PPh Pasal 21 per Agustus 2009

Slide Presentasi Update PPh Pasal 21 per Agustus 2009

afdal-5juni2009Rekan-rekan sekalian, sejak diberlakukannya UU PPh terbaru, maka aturan pelaksanaan dari UU PPh ini terus diluncurkan oleh pemerintah. Tak terkecuali adalah aturan terkait PPh Pasal 21 yang menyangkut hajat hidup orang banyak (karyawan dan keluarganya)

Untuk itu, sebagai pengingatan untuk kita bersama, maka kami sampaikan slide presentasi Upadate PPh Pasal 21 per Agustus 2009 yang bisa diklik di dinikmati di: http://tinyurl.com/slidepph21

Rekan-rekan bisa menikmati file tersebut dalam program flickr yang bisa ditampikan secara full scren, ataupun rekan-rekan bisa menshare file kami tersebut ke teman-teman yang membutuhkan dengan menshare alamat url di atas.

Semoga presentasi Update PPh Pasal 21 ini bermanfaat, mudah-mudahan kami segera mengupload slide update jenis-jenis pajak lainnya.

Berdasarkan blognya Mas Dudi Wahyudi (Mas Dudi, terima kasih ya atas dedikasinya pada perpajakan Indonesia) di http://tinyurl.com/aturanpph maka kami sarikan aturan pelaksanaan PPh Pasal 21 sebagai jabaran dari UU PPh sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan

1. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan – 49/PMK.03/2009, 18 Maret 2009
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan – 43/PMK.03/2009, 3 Maret 2009
3. Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan – 254/PMK.03/2008, 31 Desember 2008
4. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan – 252/PMK.03/2008, 31 Desember 2008
5. Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan
Peraturan Menteri Keuangan – 250/PMK.03/2008, 31 Desember 2008

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

1. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak – PER – 31/PJ/2009, 25 Mei 2009
2. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
Peraturan Dirjen Pajak – PER – 32/PJ/2009, 25 Mei 2009
3. Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak – PER – 26/PJ/2009, 18 Maret 2009
4. Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak – PER – 22/PJ/2009, 4 Maret 2009

Sepertinya masih ada aturan pelaksanaan PPh Pasal 21 lainnya yang belum disebut di atas, kalau ada waktu nanti akan kami share lagi kepada rekan-rekan.

Semoga bermanfaat,

Terima kasih